Kota Tasikmalaya

Kota Tasikmalaya merupakan pemekaran dari Kabupaten Tasikmalaya, yang secara resmi dibentuk pada tanggal 17 Oktober 2001, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Secara administratif, Kota Tasikmalaya membawahi 8 kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 69 kelurahan.

Pada saat berdirinya Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Drs. H. Wahyu Suradihardja sebagai Pejabat Walikota yang dilantik pada tanggal 18 Oktober 2001. Kemudian, pada tanggal 14 Nopember 2002 dilakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya definitif yaitu Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota dan Drs. H. Syarif Hidayat, M.Si sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya untuk masa jabatan 2002 – 2007.

Luas wilayah Kota Tasikmalaya + 17.156,20 Ha, secara geografis memiliki posisi yang strategis, yaitu pada 108⁰ 08’ 38’’ – 108⁰  24’ 02’’ BT dan 7⁰ 10’ – 7⁰ 26’ 32’’ LS, berada pada posisi bagian Tenggara wilayah Provinsi Jawa Barat. Kedudukan atau jarak dari ibu kota Negara, Jakarta +  255 Km.

Wilayah Kota Tasikmalaya berbatasan dengan :

• Sebelah Utara – Kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Ciamis (dengan batas  Sungai Citanduy)
• Sebelah Timur – Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
• Sebelah Selatan – Kabupaten Tasikmalaya (dengan batas Sungai Ciwulan)
• Sebelah Barat – Kabupaten Tasikmalaya.

Kondisi Kota Tasikmalaya secara geografis ditujukan dengan struktur geologis yang dihasilkan oleh bentukan material-material/breksi gunung berapi yang berasal dari pengaruh Gunung Galunggung, Gunung Sawal dan Gunung Cakrabuana.

Jenis tanah yang menjadi struktur permukaan Kota Tasikmalaya adalah jenis tanah asosiasi regosol kelabu, regosol kelabu coklat, litosol dan latosol coklat kemerah-merahan. Jenis yang mempunyai sebaran terluas di bagian tengah, selatan, timur dan barat. Sedangkan di bagian utara sebaran terdiri dari jenis tanah latosol coklat kemerah-merahan.

Secara keseluruhan, wilayah Kota Tasikmalaya berada pada daerah dengan ketinggian berkisar antara 325 – 375 di atas permukaan air laut (dpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif datar (sebagian besar), agak landai dan relatif curam.

Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangakaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya kota Tasikmalaya dimulai denngan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Periwtiwa ini di tandai dengan penandatangan Prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. bersama tokoh – tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, Sikawang dan Bau-bau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai steakholder di daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindak lanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelengaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri. Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesusuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan, sedangkan kedelapan kecamatan tersebut antara lain :

1. Kecamatan Tawang
2. Kecamatan Cihideung
3. Kecamatan Cipedes
4. Kecamatan Indihiang
5. Kecamatan Kawalu
6. Kecamatan Cibeureum
7. Kecamatan Mangkubumi
8. Kecamatan Tamansari

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui surat keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat KotaTasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya disyahkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Bp. Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah segabai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari Tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

Secara Administrasi pemerintahan, wilayah Kota Tasikmalaya meliputi 10 wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Kawalu, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Cipedes, yang mencakup 69 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Kawalu mencakup 10 Kelurahan
2. Kecamatan Tamansari mencakup 8 Kelurahan
3. Kecamatan Cibeureum mencakup 9 Kelurahan
4. Kecamatan Purbaratu mencakup 6 Kelurahan
5. Kecamatan Tawang mencakup 5 Kelurahan
6. Kecamatan Cihideung mencakup 6 Kelurahan
7. Kecamatan Mangkubumi mencakup 8 Kelurahan
8. Kecamatan Indihiang mencakup 6 Kelurahan
9. Kecamatan Bungursari mencakup 7 Kelurahan
10. Kecamatan Cipedes mencakup 4 Kelurahan